(untitled) (Swara Patra : Majalah Ilmiah PPSDM Migas, 2021)
Badan Pengatur memiliki wewenang dalam penyelesaian perselisihan sebagaimana dinyatakan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Optimalisasi peran Badan Pengatur penting dilakukan untuk menjamin kontinuitas penyelenggaraan berusaha di bidang hilir minyak dan gas bumi yang baik. Selain itu proses ini juga bertujuan untuk menghindari perselisihan antar Badan Usaha untuk masuk ke ranah Pengadilan yang membutuhkan biaya besar, proses yang lama dan bersifat win-lose solution. Dengan adanya pendekatan alternatif penyelesaian sengketa diharapkan perselisihan dapat terselesaikan dengan cara kekeluargaan dan menjamin kerahasiaan badan usaha serta mengedepankan win-win solution. Akan tetapi permasalahannya adalah Badan Pengatur belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur secara konkret proses beracara dalam penyelesaian perselisihan ini, sehingga berimplikasi terhadap ketiadaan kepastian hukum dan preseden yang baik bagi Badan Usaha atau para pihak.